Gagasan dan Konsep Dasar Filsafat Hak Hegel

Filsafat Hak Hegel adalah salah satu karya besar etika dan filsafat politik - beberapa orang membandingkannya dengan Republik karya Plato, atau menganggapnya melampaui Leviathan karya Hobbes.

Bagi Hegel, kebebasan manusia hanya dapat dicapai melalui partisipasi dalam organisasi masyarakat modern yang kompleks. Filsafat Hak mencakup pembahasan Hegel tentang tiga bidang hak (recht) sebagai dasar realisasi kebebasan, yang masing-masing mencakup bidang sebelumnya: hak abstrak, moralitas, dan kehidupan etis (Sittlichkeit).

Perlu dicatat bahwa Hegel tidak menggunakan konsep ini dalam pengertian umum karena ia memberikan makna khusus menurut filosofinya. Kehidupan moral melibatkan pengembangan gagasan kebebasan melalui partisipasi individu dalam tiga institusi masyarakat modern: keluarga, masyarakat sipil, dan negara.

Pemahaman dialektika, metode filosofis Hegel, merupakan kunci untuk memahami pola tiga modus dalam filsafat hak.

Sebagai struktur penalaran, dialektika Hegel melibatkan pengembangan konsep melalui kontradiksi yang melekat di dalamnya, dimana aspek-aspek yang berlawanan pada akhirnya membentuk satu kesatuan yang harmonis melalui saling pengakuan.

Skema "tesis-antitesis-sintesis" yang populer secara keliru dikaitkan dengan Hegel karena dia tidak pernah benar-benar menggunakannya. Faktanya, Hegel lebih banyak menggunakan skema “Abstrak-Negatif-Beton” karena tidak mengandung kesewenang-wenangan dibandingkan “Tesis-Antitesis-Sintesis”.

Pada saat abstraksi, konsep tampak murni sebagai sesuatu yang universal dan abstrak, tanpa isi yang konkrit. Momen negatifnya adalah penolakan terhadap universalitas abstrak; konsep memperoleh konten tertentu sambil melepaskan universalitasnya.

Di sini, terminologi Hegelian mungkin membuat topik yang sudah abstrak menjadi semakin kabur. Fokus esai ini sekarang akan beralih pada diskusi tentang kehendak bebas, bukan hanya karena kehendak bebas merupakan produk perkembangan dialektika Hegel, namun juga karena kebebasan adalah inti dari filsafat politiknya.

Pemikiran Dasar Kehendak 

Bebas Hegel

Argumen utama yang dikemukakan Hegel dalam pengantar Filsafat Hak adalah bahwa kehidupan etis masyarakat harus dipahami sebagai struktur kehendak. Artinya organisasi sosial politik, ekonomi, keluarga, agama dan lainnya merupakan struktur kehendak.

Misalnya, hukum harus dipahami berdasarkan maksud, keinginan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip subjek (pejabat peradilan, pembuat undang-undang, dan lain-lain) yang secara sadar memainkan peran-peran tersebut. Inilah sebabnya Hegel memulai filsafat politiknya dengan pembahasan tentang kehendak bebas.

Mengikuti dialektika, Hegel menggambarkan elemen pertama dari kehendak sebagai "elemen ketidakpastian murni". Momen abstrak tentang berpikir mengarah pada kesadaran diri.

Apa pun selain "aku" yang mencerminkan diri sendiri, seperti keinginan dan kebutuhan tertentu, tidak ada. Ini berarti bahwa kehendak itu bebas hanya "untuk dirinya sendiri": ia mengetahui bahwa ia bebas, tetapi tidak mempunyai isi yang pasti.

Contoh klasik dari “kebebasan sewenang-wenang” di mana Hegel memandang segala sesuatu sebagai batasan adalah periode mengerikan Revolusi Perancis, yang ia gambarkan sebagai hiruk-pikuk kehancuran murni. Pada unsur kedua, kemauan lebih ditentukan oleh isi.

Ketika saya menginginkan sebuah apel, "Saya" adalah subjek dari keinginan tersebut, dan apel adalah objek yang ditunjuk. Namun, ini hanya gratis "per se". Oleh karena itu, hasrat untuk menginginkan juga tidak cukup, karena ia hanya dapat mengidentifikasi dirinya melalui hasrat terhadap objek tertentu.

Seperti yang ditegaskan oleh momen dialektis terakhir, bagi Hegel, kehendak bebas yang sebenarnya adalah penyatuan dua momen parsial ini. Kandungan khusus tersebut kini terkandung dalam konsep umum kehendak bebas. Jadi, kehendak bebas yang sejati adalah bebas "untuk dirinya sendiri" dan "dalam dirinya sendiri".

Kehendak bebas mengetahui kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginannya yang khusus, namun ia juga mengetahui bahwa ia lebih dari sekadar kekhususan itu: ia mengakui dirinya bebas. “Kebebasan berarti menginginkan sesuatu yang menentukan, namun tetap bersama diri sendiri dalam tekad tersebut, dan kembali lagi ke hal yang universal.” (Hegel, 1991)

Mungkin cara untuk memahami maksud Hegel adalah dengan menggambarkan dua momen kehendak dengan mengacu pada teori kebebasan para filsuf masa lalu. Misalnya, Thomas Hobbes percaya bahwa kita bebas ketika tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan apa yang kita lakukan.

Immanuel Kant, sebaliknya, percaya bahwa kebebasan terdiri dari kemampuan kita untuk melawan keinginan kita.

Hegel nampaknya berpendapat bahwa kebebasan sejati harus diambil dari kesatuan posisi-posisi yang berlawanan ini. Seperti dapat dilihat dalam dialektikanya, ada yang melihat kontradiksi, sedangkan Hegel melihat peluang konstruktif.

Menggambarkan kebebasan aktual sebagai penyatuan dua konsep yang berlawanan ini, Hegel mengemukakan tugas filsafat hak. Penjelasan tentang kebebasan ini menggarisbawahi pentingnya pengakuan dan kesadaran diri dalam filsafat Hegel, dan menunjukkan bagaimana kebebasan dapat diwujudkan dalam struktur sosial modern.

Dialektika tuan-budak Hegel, yang secara luas berpengaruh sebagai teori saling pengakuan, juga menjelaskan bagaimana setiap subjek yang sadar diri perlu mengenali subjek yang sadar diri lainnya. Lingkungan etis kehidupan menawarkan kemungkinan pengakuan timbal balik ini, namun tahap dialektis pertama yang harus dikaji adalah tahap hak-hak abstrak.

Bagi Hegel, kehendak bebas diwujudkan di dunia melalui tiga bidang hak: hak abstrak, moralitas, dan kehidupan etis. Sistem hak ini memungkinkan agen untuk bertindak sebagai individu, agen moral, dan warga negara.

Fase-fase Filsafat Hak Hegel

Tahap dialektis pertama ialah Hak Abstrak, yang dimana hak ini mencakup hak milik pribadi yang disarikan dari kepercayaan, negara, keluarga, dan sebagainya. Pada tahap ini, individu diberikan identitas universal yang murni abstrak sebagai makhluk atomistik yang kekhasannya, seperti keyakinan dan keinginan pribadi, merupakan pengecualian.

Di antara hak-hak abstrak hanya ada satu perintah yang menentang campur tangan: "Jadilah manusia dan hormati orang lain sebagai manusia". (Hegel, 1991) Seseorang meminta orang lain untuk mengakui perilakunya agar tidak ikut campur.

Hak untuk tidak campur tangan ini dapat dipahami sebagai kebebasan negatif. Hegel percaya bahwa hak-hak abstrak saja tidak cukup, karena manusia yang abstrak dan atomistik menurut definisinya hanya mengejar kepentingannya sendiri dan tidak memiliki prinsip moral.

Kedua Hak Moralitas, dalam bidang moral, individu dipandang sebagai agen moral. Berlawanan dengan hak abstrak, keputusan spesifik individu seperti tujuan dan niat diperhitungkan. Hegel mengkritik etika kewajiban Immanuel Kant, dengan alasan bahwa penjabaran hukum universal Kant hanya memberikan rumusan tugas kosong satu demi satu. 

Menurutnya rumusan Kant saja tidak cukup diterapkan pada masyarakat, Hegel memberikan konsepnya tentang kebaikan, yang meliputi kesejahteraan subjek dan kepuasan kepentingan dengan menghormati hak. Namun moralitas tidak secara obyektif menentukan kewajiban moral individu. Tanpa undang-undang dan institusi yang nyata, kewajiban tidak dapat digeneralisasikan.

Tanpa muatan objektif, kewajiban moral menjadi kewajiban subjektif yang biasanya didasarkan pada hati nurani, yang dapat berujung pada perbuatan jahat. Oleh karena itu, Hegel juga percaya bahwa moralitas saja tidak cukup untuk mencapai kebebasan.

Ketiga Kehidupan moral adalah tahap independen terakhir, yang menyediakan standar-standar yang diperlukan untuk menetapkan hukum dan lembaga secara obyektif. “Lingkungan hak dan moralitas tidak bisa berdiri sendiri; keduanya harus didukung dan didasarkan pada moralitas.” (Hegel, 1991).

Demikianlah gagasan Hegel tentang hak.Dalam pandangan Hegel, kebebasan sejati tidak hanya terletak pada kesewenang-wenangan, tetapi juga pada kehendak bebas dari hak. Hak sepenuhnya diwujudkan dalam hukum dan institusi kehidupan moral. Bagi Hegel, subjek etika adalah subjek praktis yang bertindak sesuai dengan hukum etika; namun juga merupakan disiplin teoritis dan kognitif yang mengakui hukum dan institusi kehidupan moral sebagai perwujudan hak.

Share this post